Jakarta, HarianLokal.com – Gubernur Maluku membawa kabar gembira bagi nelayan dan petani rumput laut usai menggelar pertemuan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Kamis (18/9/2026).
Pertemuan tersebut didampingi Kepala Kantor Perwakilan Maluku di Jakarta dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku.
Ada tiga hasil penting yang disepakati dan berdampak langsung bagi masyarakat pesisir Maluku.
Pertama, pengembangan budidaya rumput laut seluas 20.000 hektare di Maluku Tenggara, Kota Tual, dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pemerintah Provinsi Maluku telah menyiapkan lahan dan pendataan petani.
Kedua, Kementerian KKP sepakat menghentikan praktik transhipment atau alih muat kapal di tengah laut. Menteri KKP akan menerbitkan surat untuk mengakhiri relaksasi penangkapan ikan terukur.
Kebijakan ini mewajibkan seluruh kapal ikan di tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yakni Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Arafura untuk mendaratkan hasil tangkapannya di pelabuhan milik Pemerintah Provinsi Maluku.
Ketiga, dukungan infrastruktur nelayan meningkat signifikan. Jika pada 2025 baru dibangun dua Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Buru dan Kota Tual, tahun ini sebanyak 79 Kampung Nelayan Merah Putih sedang dibangun di seluruh wilayah Maluku.
Selain itu, Maluku juga menerima bantuan satu unit kapal pembersih sampah laut (SeaCleaner) hibah dari lembaga asal Swiss melalui KKP untuk menjaga kebersihan laut.
Gubernur Maluku yang juga Ketua Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan menyampaikan terima kasih atas dukungan Menteri KKP terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan menjadi Undang-Undang. (**)





