Konsolidasi Negeri Adat Jadi Prioritas Utama, Reza Valdo Maspaitella Targetkan Tuntas 6 Bulan Pertama

Ambon, HarianLokal.com – Ketua Majelis Latupati Maluku periode 2026-2031, Reza Valdo Maspaitella, menetapkan konsolidasi seluruh negeri adat se-Maluku sebagai program prioritas pada awal masa kepemimpinannya.

Konsolidasi tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan dalam tiga hingga enam bulan pertama, dengan menyasar seluruh negeri adat di kabupaten dan kota se-Maluku.

Hal itu disampaikan Reza usai pengukuhan Pengurus Majelis Latupati Maluku periode 2026-2031 di Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Selasa (10/11/2026).

Menurut Reza, konsolidasi akan dimulai dari tingkat kabupaten dan kota, kemudian dilanjutkan hingga menjangkau seluruh negeri adat di Maluku.

Wilayah yang menjadi sasaran awal antara lain Kabupaten Buru, Buru Selatan, Seram Bagian Barat, Maluku Tengah, dan Seram Bagian Timur.

Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat hubungan antarnegeri, membangun komunikasi antarraja, serta menyatukan langkah dalam menghadapi berbagai persoalan di wilayah adat masing-masing.

Ia menegaskan, penguatan koordinasi antarraja merupakan kebutuhan mendasar agar berbagai program Majelis Latupati dapat berjalan efektif.

“Bayangkan saja kalau raja-raja di setiap wilayah kota dan kabupaten itu tidak saling mengenal, bagaimana koordinasi untuk penyelesaian tantangan yang ada di wilayah itu bisa maksimal?” ujar Reza.

Reza menegaskan, keberadaan Majelis Latupati tidak hanya sebatas wadah organisasi adat, tetapi juga harus menjadi ruang pemersatu bagi seluruh negeri adat untuk membangun kerja sama dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Ia mengingatkan, setiap kebijakan, perencanaan, maupun langkah yang dilakukan para raja harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Menurutnya, raja memiliki tanggung jawab adat yang besar karena mendapatkan kepercayaan untuk memimpin negeri. Karena itu, setiap keputusan harus berangkat dari aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Dalam sistem pemerintahan negeri adat, musyawarah negeri atau Saniri Besar menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan. Raja bersama seluruh perangkat negeri harus memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

“Apapun yang dilaksanakan oleh raja, baik dalam berdialog dengan investor maupun unsur politik, semuanya harus bertitik tolak kepada masyarakat. Tidak bisa bertitik tolak pada rajanya,” tegas Reza.

Selain konsolidasi internal, Reza juga menyambut baik gagasan memperkuat hubungan persaudaraan dengan para tokoh dan pejabat yang pernah bertugas di Maluku melalui konsep anak piara.

Gagasan tersebut dinilai dapat menjadi salah satu cara menjaga ikatan persaudaraan antara masyarakat Maluku dengan para tokoh yang pernah mengabdi di daerah ini, meskipun telah kembali bertugas di luar Maluku.

Ia berharap gagasan tersebut dapat dibahas lebih lanjut bersama jajaran pengurus Majelis Latupati agar dapat diterjemahkan menjadi program yang lebih konkret.

Pada kesempatan itu, Reza turut menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan atas penetapan AM Sangadji sebagai Pahlawan Nasional.

Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi hadiah besar bagi masyarakat Maluku sekaligus pengakuan atas kontribusi tokoh asal daerah ini dalam sejarah perjuangan bangsa.

Ia berharap masih banyak tokoh asal Maluku lainnya yang dapat memperoleh pengakuan serupa atas jasa dan pengabdian mereka.

“Ini adalah hadiah besar bagi Maluku. Kita harus mengucapkan syukur, berterima kasih, dan ini merupakan suatu kebanggaan,” ungkapnya.

Melalui kepengurusan periode 2026-2031, Reza berharap Majelis Latupati Maluku semakin berperan dalam memperkuat eksistensi negeri adat, menjaga nilai-nilai budaya, serta memastikan setiap kebijakan dan program adat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh Maluku.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *