Ombudsman Soroti Kondisi RSUD Haulussy Ambon, Sarana dan Tata Kelola Pelayanan Perlu Dibenahi

Ambon, HarianLokal.com – Ombudsman Republik Indonesia menyoroti kondisi sarana dan prasarana rumah sakit rujukan di Maluku yang dinilai masih membutuhkan banyak pembenahan. Perhatian tersebut mencakup kondisi fisik bangunan, status tanah, fasilitas pendukung, hingga tata kelola pelayanan publik yang berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Hal ini disampaikan Robert Na Endi Jaweng, S.I.P., M.A.P., dari Ombudsman Republik Indonesia, saat diwawancarai di RSUD dr. M. Haulussy Ambon, Selasa (13/10/2026), usai melakukan supervisi pelayanan publik.

Robert menjelaskan, kunjungan Ombudsman ke sejumlah instansi di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi merupakan bagian dari upaya supervisi serta penilaian terhadap potensi maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam supervisi di RSUD dr. M. Haulussy Ambon, Ombudsman menemukan bahwa persoalan yang perlu diperhatikan tidak hanya berkaitan dengan proses pelayanan kepada pasien, tetapi juga kondisi mendasar rumah sakit yang membutuhkan penanganan serius.

Menurutnya, kondisi rumah sakit rujukan di sejumlah daerah di Maluku masih memerlukan perhatian dan komitmen kuat dari berbagai pihak agar pelayanan kesehatan dapat berjalan secara optimal.

“Persoalan rumah sakit ini bukan hanya menyangkut pelayanan publik, tetapi juga sarana prasarana, status tanah, kondisi fisik bangunan, serta perangkat pendukung yang ada di dalamnya,” demikian inti penjelasan Robert dalam supervisi tersebut.

Sebagai tindak lanjut, Ombudsman melalui kantor perwakilannya berkomitmen memberikan perhatian khusus terhadap pembenahan rumah sakit provinsi di Maluku melalui pilot project atau proyek perubahan.

Langkah tersebut direncanakan mencakup peninjauan menyeluruh terhadap berbagai aspek penyelenggaraan rumah sakit, mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana, kejelasan status aset dan tanah, kondisi bangunan, hingga tata kelola pelayanan publik.

Selain itu, tingkat kepuasan masyarakat juga menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Robert menekankan bahwa pembenahan rumah sakit tidak dapat dibebankan kepada satu pihak saja. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi sebagai pemilik rumah sakit, serta Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik perlu membangun komitmen dan koordinasi yang kuat.

Pemerintah pusat diharapkan memberikan dukungan kebijakan di sektor kesehatan, sementara pemerintah provinsi perlu memastikan pembenahan fasilitas dan peningkatan kualitas pelayanan pada rumah sakit yang berada di bawah kewenangannya.

Di sisi lain, Ombudsman akan menjalankan fungsi pengawasan untuk mendorong agar pelayanan publik di sektor kesehatan semakin baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Robert, masyarakat di Maluku berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa harus merasa tertinggal dibandingkan masyarakat yang mendapatkan layanan di rumah sakit besar di luar daerah maupun rumah sakit swasta.

Karena itu, pembenahan rumah sakit rujukan di Maluku dinilai mendesak, terutama untuk memastikan ketersediaan fasilitas yang memadai, tata kelola yang baik, serta pelayanan yang berorientasi pada keselamatan pasien.

Upaya tersebut juga diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit milik pemerintah sebagai fasilitas rujukan yang dapat diandalkan.

Terkait hasil penilaian maladministrasi, Robert menyebutkan bahwa rumah sakit di Maluku pada 2025 berada pada posisi atau kategori sedang.

Hasil tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak terkait untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada 2026.

Peningkatan tidak hanya diukur dari aspek administratif, tetapi juga perlu tercermin dalam kondisi fasilitas, kemudahan memperoleh pelayanan, kepastian prosedur, serta pengalaman masyarakat ketika mengakses layanan kesehatan.

Dengan demikian, supervisi Ombudsman diharapkan tidak berhenti pada penilaian, melainkan menjadi momentum untuk mendorong perubahan nyata dalam pengelolaan rumah sakit.

Robert menegaskan bahwa sektor kesehatan menjadi salah satu urusan yang harus mendapat perhatian utama karena berkaitan langsung dengan keselamatan manusia.

Rumah sakit berada di garis terdepan dalam memberikan pertolongan dan memastikan masyarakat memperoleh layanan yang dibutuhkan, terutama dalam kondisi darurat.

Oleh sebab itu, pembenahan rumah sakit rujukan di Maluku membutuhkan langkah konkret, dukungan kebijakan, penguatan fasilitas, dan pengawasan berkelanjutan.

Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Ombudsman, perbaikan diharapkan mampu menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih layak, berkualitas, dan merata bagi masyarakat di seluruh wilayah Maluku.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *