Pemkot Ambon Perketat Validasi Data Bansos, Wali Kota: Digitalisasi Cegah Penerima Tak Tepat Sasaran

Oplus_16908288

Ambon, HarianLokal.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) ke depan akan semakin tepat sasaran melalui penerapan sistem digitalisasi data penerima. Langkah ini juga diharapkan menjadi solusi atas berbagai persoalan yang muncul akibat perubahan data penerima bantuan, termasuk pengurangan subsidi BPJS Kesehatan yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Hal itu disampaikan Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, kepada wartawan usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Ambon, Rabu (29/7/2026).

Bodewin mengakui, saat ini memang terdapat warga yang sebelumnya masih memperoleh jaminan BPJS Kesehatan, namun pada tahun ini tidak lagi terdaftar sebagai penerima bantuan. Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena adanya penyesuaian data dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

“Memang benar ada masyarakat yang tahun lalu masih dijamin BPJS, tetapi tahun ini sudah tidak lagi. Itu merupakan kebijakan yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi,” ujarnya.

Meski demikian, Bodewin menegaskan bahwa pemerintah masih perlu melakukan pendalaman terhadap data penerima bantuan. Menurutnya, penetapan masyarakat miskin merupakan kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga perlu dipastikan apakah data yang digunakan hanya mencakup warga ber-KTP Kota Ambon atau seluruh masyarakat yang berdomisili di Kota Ambon.

“Data ini masih perlu kita cermati lagi. Karena yang menentukan kategori masyarakat miskin adalah BPS. Kita harus memastikan cakupan datanya agar tidak terjadi kesalahan dalam penyaluran bantuan,” katanya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkot Ambon terus mendorong penerapan digitalisasi bantuan sosial. Sistem ini nantinya akan terintegrasi dengan berbagai data kependudukan dan ketenagakerjaan sehingga perubahan status ekonomi penerima dapat terdeteksi secara otomatis.

Menurut Bodewin, melalui sistem digital, peluang terjadinya penyalahgunaan data maupun penerima bantuan yang sebenarnya sudah tidak memenuhi syarat akan semakin kecil.

“Kalau sudah digitalisasi, datanya akan saling terkoneksi. Misalnya seseorang dulu menerima bantuan karena belum bekerja, tetapi setelah menjadi ASN atau memiliki penghasilan tetap, maka statusnya akan langsung berubah dan tidak lagi menerima bantuan,” jelasnya.

Selain itu, sistem digital juga akan dilengkapi dengan mekanisme sanggah sehingga masyarakat dapat menyampaikan keberatan apabila terdapat data yang dinilai tidak sesuai.

Wali Kota berharap digitalisasi bansos menjadi solusi jangka panjang untuk memastikan setiap bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

“Kita ingin memastikan bahwa penerima bantuan sosial benar-benar masyarakat yang membutuhkan. Dengan sistem yang lebih akurat dan transparan, bantuan bisa tepat sasaran dan tidak lagi menimbulkan persoalan di kemudian hari,” pungkasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *