Retribusi Sampah Jauh dari Target, Pemkot Ambon Siapkan Pola Penagihan Baru

Ambon, HarianLokal.com – Realisasi retribusi sampah di Kota Ambon jauh dari target. Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon akhirnya menurunkan target pendapatan dari sektor tersebut dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena mengakui, pihaknya belum menemukan metode yang tepat untuk menarik retribusi sampah dari masyarakat.

“Yang pertama soal penurunan retribusi, itu terjadi pada retribusi sampah masyarakat. Kita akan terus mencari cara, metode yang tepat untuk menagih retribusi sampah,” kata Bodewin usai rapat di DPRD Kota Ambon, Jumat (25/9/2026).

Sebelumnya, target retribusi sampah dalam APBD murni 2026 ditetapkan sebesar Rp15 miliar hingga Rp18 miliar. Namun setelah berjalan 8 bulan, realisasinya masih sangat rendah.

“Kalau tidak tercapai, mesti diturunkan supaya APBD kita di akhir tahun anggaran sesuai dengan apa yang kita kehendaki bersama,” ujarnya.

Bodewin menegaskan, penurunan target bukan berarti Pemkot berhenti berupaya. Justru sebaliknya, Pemkot akan mencari pola penagihan baru yang lebih efektif agar bisa berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Terkait desakan DPRD agar retribusi dikelola langsung tanpa pihak ketiga, Bodewin menyebut pihaknya masih mempertimbangkan keterbatasan sumber daya manusia (SDM).

Ia mencontohkan retribusi parkir yang dikelola pihak ketiga melalui sistem lelang. Pola itu dinilai berhasil karena ada kepastian setoran sesuai kontrak.

“Kalau parkir, kita sudah menemukan pola yang tepat yang memastikan bahwa PAD kita terukur. Parkir tidak pernah tidak capai target karena dilakukan pelelangan kepada pihak ketiga,” jelasnya.

“Dia mau dapat capai atau tidak capai, dia wajib setor sesuai dengan kontrak yang sudah ditandatangani,” sambungnya.

Sementara untuk retribusi pedagang, Pemkot masih akan mengkaji kemampuan petugas di lapangan.

“Kalau bisa dilakukan sendiri, ya dilakukan sendiri saja,” kata Bodewin.

Ia menekankan prinsipnya adalah efektivitas dan efisiensi. Penggunaan pihak ketiga sah-sah saja selama bisa menjamin target PAD tercapai.

“Yang penting jangan dia malah membuat kita tidak mencapai target,” pungkasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *