Ambon, HarianLokal.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku bersama Polda Maluku dan instansi terkait memperkuat koordinasi mengantisipasi potensi sebaran abu vulkanik. Hal ini menyusul erupsi sejumlah gunung api aktif di Indonesia yang berpotensi berdampak ke Maluku.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapsiagaan dan Antisipasi Potensi Ancaman Sebaran Abu Vulkanik di Ruang Rapat PJU Polda Maluku, Lantai II, Selasa (8/9/2026).
Rakor tersebut dihadiri Wakapolda Maluku, unsur TNI, perwakilan BMKG, Angkasa Pura, serta pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku, Sadali Ie, menegaskan kesiapsiagaan lintas sektor harus diperkuat sejak dini. Tujuannya agar seluruh pemangku kepentingan memiliki langkah terukur menghadapi potensi dampak abu vulkanik.
“Atas nama Pemprov Maluku, kami sampaikan apresiasi kepada Polda Maluku yang telah menggagas rapat koordinasi ini. Langkah seperti ini penting dilakukan sedini mungkin agar kita dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan dampak sebaran abu vulkanik,” kata Sadali.
Menurut Sadali, dampak abu vulkanik tidak hanya pada kesehatan masyarakat. Sektor transportasi dan mobilitas masyarakat juga berpotensi terganggu.
“Kita juga perlu melihat bahwa dampak abu vulkanik ini bukan hanya berkaitan dengan aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat memengaruhi berbagai sektor lainnya, termasuk kelancaran transportasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, gangguan transportasi berpotensi memengaruhi mobilitas masyarakat, termasuk penerbangan dan perjalanan antardaerah.
“Kita sudah merasakan dampaknya dalam beberapa hari terakhir. Aktivitas penerbangan dan perjalanan masyarakat dapat terganggu apabila kondisi sebaran abu vulkanik semakin meluas,” kata Sadali.
Sadali meminta seluruh unsur mempersiapkan langkah sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Pemprov Maluku, lanjutnya, memiliki berbagai sumber daya yang siap dikoordinasikan jika sewaktu-waktu dibutuhkan.
“Kita harus memastikan seluruh sumber daya yang tersedia dapat dikoordinasikan dan dimanfaatkan secara optimal. Dengan demikian, apabila terjadi kondisi yang membutuhkan penanganan bersama, kita sudah memiliki kesiapan dan langkah yang jelas,” tegasnya.
Ia menegaskan, kesiapsiagaan merupakan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.
“Negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada masyarakat. Karena itu, kita harus menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan masyarakat Maluku terlindungi,” katanya.
Di akhir, Sadali kembali mengapresiasi Polda Maluku atas inisiasi rakor.
“Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi wujud pengabdian dan kepedulian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” pungkasnya.
Rakor ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara Pemprov Maluku, TNI, Polri, BMKG, pengelola transportasi udara, serta pemangku kepentingan lainnya dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi potensi sebaran abu vulkanik. (**)





