Sengketa Lahan Kembali Mencuat, Kantor DPRD Maluku Disorot Berdiri di Atas Tanah Adat Negeri Soya

Ambon, HarianLokal.com – Polemik kepemilikan lahan di pusat Kota Ambon kembali mencuri perhatian publik. Kantor DPRD Provinsi Maluku disebut-sebut berdiri di atas tanah adat milik Negeri Soya yang diklaim sebagai hak almarhum Ruben Willem Rehatta.

Kuasa hukum ahli waris, Revandio Moenandar, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melayangkan somasi kepada Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kota Ambon, DPRD Provinsi Maluku, hingga DPRD Kota Ambon. Somasi tersebut dimaksudkan sebagai langkah awal untuk mendorong penyelesaian persoalan secara terbuka dan beritikad baik.

Menurut Revandio, klaim kepemilikan tersebut memiliki dasar yang kuat. Ia menjelaskan bahwa lahan dimaksud merupakan bentuk pemberian dari Negeri Soya kepada almarhum sebagai penghargaan atas jasa dan pengabdiannya.

“Pemberian ini tidak hanya bersifat lisan, tetapi juga diperkuat melalui keputusan resmi lembaga adat Negeri Soya,” ujarnya, Senin (30/3/2026).

Ia merinci, dasar tersebut bersumber dari Rapat Besar Saniri Negeri Soya pada 9 Oktober 1979, yang kemudian ditindaklanjuti dengan sejumlah dokumen resmi, seperti Surat Keterangan 11 Oktober 1979, Surat Keputusan 10 November 1979, serta Surat Komisi Tanah tertanggal 15 November 1979.

Dokumen-dokumen itu ditandatangani oleh Ketua dan anggota Saniri Negeri Soya, serta kembali diperkuat melalui Surat Komisi tahun 2008 yang ditandatangani Raja Negeri Soya bersama 26 anggota Saniri.

Revandio juga mengungkapkan bahwa persoalan ini pernah bergulir di pengadilan pada tahun 2011. Saat itu, sengketa melibatkan pihak almarhum Ruben Willem Rehatta dengan Pemerintah Provinsi Maluku.

Objek sengketa mencakup sejumlah aset penting, di antaranya Kantor DPRD Provinsi Maluku, rumah dinas Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wali Kota, serta beberapa rumah dinas lainnya.

Dalam proses tersebut, Pengadilan Negeri Ambon sempat mengabulkan gugatan penggugat. Namun, pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Maluku menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena alasan formil.

Meski demikian, Revandio menegaskan bahwa dalam persidangan tidak ditemukan bukti kuat kepemilikan pemerintah atas lahan tersebut.

“Putusan banding hanya menyangkut aspek formil. Secara hukum, perkara ini masih terbuka untuk diajukan kembali,” jelasnya.

Pihak ahli waris kini membuka kemungkinan untuk menempuh jalur hukum lanjutan apabila somasi yang telah disampaikan tidak mendapat tanggapan serius.

Revandio menyatakan bahwa pihaknya tetap mengedepankan penyelesaian secara damai, namun tidak menutup opsi hukum demi memperoleh kepastian.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah adanya pembayaran ganti rugi oleh pemerintah terhadap sebagian lahan di kawasan yang sama, khususnya yang digunakan oleh SMK Negeri 1 Ambon.

Menurut Revandio, kondisi ini menimbulkan pertanyaan terkait konsistensi pemerintah dalam menyelesaikan persoalan lahan.

“Sebagian sudah dibayar, sementara yang berdampingan belum. Ini tentu menimbulkan tanda tanya,” ujarnya.

Kasus ini dinilai berpotensi menjadi perhatian publik karena menyangkut aset strategis pemerintah daerah sekaligus menyentuh isu penting terkait pengakuan hak atas tanah adat.

Pihak ahli waris berharap pemerintah dapat segera merespons somasi tersebut secara serius guna menghindari konflik hukum yang berkepanjangan serta menjaga kepercayaan masyarakat.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *