Ambon, HarianLokal.com – Pengaturan kawasan pesisir menjadi salah satu poin krusial dalam Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon Tahun 2025-2045.
Kejelasan regulasi tersebut dinilai penting untuk memastikan pemanfaatan wilayah sesuai peruntukan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku investasi di Kota Ambon.
Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Harry Putra Far Far, menegaskan bahwa seluruh masukan terkait kawasan pesisir yang disampaikan dalam forum uji publik harus dikaji secara komprehensif oleh tim perancang dan penyusun Ranperda sebelum memasuki tahap harmonisasi.
“Karena karakteristik geografis Kota Ambon yang berbatasan langsung dengan kawasan pesisir, wilayah ini harus mendapat perhatian khusus. Pengaturannya perlu dirumuskan secara jelas dan tegas dalam pasal-pasal Ranperda agar pemanfaatannya berjalan sesuai ketentuan,” ujar Harry, saat diwawancarai usai Uji Publik, Jumat (23/10/2026)
Menurutnya, uji publik bukan sekadar tahapan formalitas dalam proses penyusunan peraturan daerah. Setiap saran dan masukan dari peserta harus menjadi bahan evaluasi substantif untuk menyempurnakan Ranperda.
“Uji publik bukan hanya formalitas. Semua masukan harus menjadi bahan penyempurnaan, sehingga regulasi yang dihasilkan benar-benar komprehensif dan menjawab kebutuhan penataan ruang Kota Ambon untuk 20 tahun ke depan,” tutupnya.





