Vanath Minta Proses Pembentukan Perda Dipermudah, Maluku Butuh Pendampingan Pusat

Jakarta, HarianLokal.com – Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, mendorong penyederhanaan prosedur konsultasi rancangan Peraturan Daerah (Perda) serta penguatan pendampingan pemerintah pusat guna meningkatkan kualitas pembentukan regulasi di daerah.

Hal tersebut disampaikan Vanath saat menghadiri Dialog Nasional Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).

Dalam forum tersebut, Vanath menilai proses konsultasi rancangan Perda perlu dibuat lebih sederhana dan terkoordinasi. Menurutnya, pemerintah daerah tidak seharusnya menjalani tahapan konsultasi berulang dan terpisah apabila persoalan substansi dapat diselesaikan sekaligus melalui proses fasilitasi.

“Pemerintah daerah tidak perlu menjalani proses konsultasi yang berulang dan terpisah. Hasil fasilitasi sekaligus dapat menjadi ruang penyelesaian persoalan substansi sektoral, sehingga penyederhanaan prosedur tidak mengurangi kualitas pengawasan dan pembinaan,” ujarnya.

Vanath menegaskan, kebutuhan utama pemerintah daerah bukan sekadar penambahan mekanisme pengawasan, melainkan dukungan berupa penguatan kapasitas dan pendampingan dari pemerintah pusat.

Menurutnya, hal tersebut sangat penting bagi Maluku yang memiliki karakteristik geografis kepulauan, dengan 11 kabupaten/kota serta tantangan keterbatasan akses dan sumber daya manusia di sejumlah wilayah.

Ia berharap pendampingan pemerintah pusat dapat membantu daerah mempercepat proses pembentukan Perda tanpa mengabaikan kualitas regulasi dan kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat.

Terkait rekomendasi DPD RI, Vanath berpandangan bahwa hasil kajian dan rekomendasi BULD sebaiknya menjadi instrumen peringatan dini (early warning) sekaligus sumber informasi bagi pemerintah daerah dan DPRD.

Namun, rekomendasi tersebut diharapkan tidak membatasi kewenangan daerah dalam menentukan prioritas pembentukan Perda. Ia juga mengingatkan agar mekanisme tindak lanjut tidak justru melahirkan persyaratan formal maupun tahapan baru yang menghambat penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

Secara khusus, Vanath menekankan pentingnya memperhatikan karakteristik Maluku dalam setiap proses pembentukan regulasi, mulai dari kondisi masyarakat kepulauan, kearifan lokal, kelembagaan adat, hingga potensi dan persoalan pembangunan di wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil.

Menurutnya, Perda tidak cukup hanya memenuhi aspek normatif, tetapi juga harus didukung kesiapan kelembagaan, pembiayaan, dan kemampuan implementasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Melalui dialog nasional tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku berharap kebijakan legislasi daerah semakin adaptif terhadap kondisi geografis dan kebutuhan masing-masing wilayah.

Dengan demikian, pembentukan Perda tidak hanya menghasilkan regulasi yang berkualitas, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. (**)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *