Ambon, HarianLokal.com – Pemerintah Provinsi Maluku terus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah strategis menuju kemandirian fiskal. Hal ini ditegaskan Wakil Gubernur Maluku saat membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi PAD Triwulan IV Tahun Anggaran 2025, Kamis (2/4/2026), di Kantor Gubernur Maluku.
Rakor yang mengusung tema “Menjawab Tantangan, Mengelola Peluang, untuk Mewujudkan Target PAD” ini turut dihadiri pimpinan OPD, BUMD, serta jajaran pemerintah daerah terkait.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menekankan bahwa kemandirian fiskal menjadi fondasi penting dalam pembangunan berkelanjutan. Ia mengakui, hingga saat ini Maluku masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
“Kita harus mampu menggenjot kemampuan fiskal daerah untuk menopang pembangunan di Maluku,” tegasnya.
Berdasarkan data yang dipaparkan, target PAD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp846,271 miliar baru terealisasi 74,27 persen atau Rp628,56 miliar. Meski capaian tersebut dinilai cukup baik, namun tetap menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan.
Dari sektor pajak daerah, realisasi hampir mencapai target yakni 98,44 persen atau Rp466,777 miliar dari target Rp474,167 miliar. Namun, sektor retribusi daerah masih menjadi pekerjaan rumah, dengan capaian hanya 55,87 persen atau Rp30,856 miliar dari target Rp55,224 miliar.
“Retribusi masih jauh dari harapan dan perlu perhatian serius dalam optimalisasinya,” ujarnya.
Untuk mengatasi berbagai kendala, termasuk potensi kebocoran pendapatan, Pemprov Maluku mendorong penerapan sistem digitalisasi terintegrasi sebagai instrumen utama pengawasan.
“Saya minta digitalisasi ini dijalankan secara serius. Pengawasan harus dilakukan secara rutin oleh setiap unit kerja,” tegas Wagub.
Dalam arahannya, ia juga menyoroti empat fokus utama peningkatan PAD, yakni penyusunan strategi inovatif berbasis digital, penguatan sinergi lintas sektor, peningkatan kualitas layanan publik, serta penggalian sumber pendapatan baru tanpa membebani masyarakat.
Selain itu, potensi sektor pariwisata dan kekuatan sosial masyarakat juga didorong menjadi sumber PAD baru yang kreatif dan berkelanjutan.
Wakil Gubernur berharap setiap OPD dapat lebih terbuka dalam mengevaluasi kinerja, termasuk memaparkan kelebihan dan kekurangan pada rapat berikutnya, guna merumuskan solusi bersama.
“Dengan PAD yang kuat dan berkelanjutan, kita akan memiliki ruang fiskal yang cukup untuk mendorong pembangunan ekonomi inklusif di seluruh wilayah Maluku,” katanya.
Menutup sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Badan Pendapatan Daerah serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya rakor tersebut.
Ia optimistis, melalui digitalisasi dan sinergi yang kuat, Maluku dapat mewujudkan kemandirian fiskal menuju visi Maluku Maju, Adil, dan Sejahtera dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045. (**)





