Wattimena: Bantuan Pangan Bukan Sekadar Beras, Tapi Upaya Jaga Daya Beli Warga Ambon

Ambon, HarianLokal.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menegaskan penyaluran bantuan pangan pemerintah bukan sekadar pembagian beras dan minyak goreng kepada masyarakat, tetapi menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar sekaligus menjaga daya beli warga.

Hal itu disampaikan Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, saat menghadiri Launching Penyaluran Bantuan Pangan Bulog di Kompleks Pergudangan Bulog Halong, Ambon, Rabu (12/8/2026).

Wattimena mengatakan, pangan merupakan salah satu kebutuhan paling mendasar dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, pemerintah berkewajiban memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik.

“Ini bukan semata-mata soal menyalurkan beras pada hari ini, bukan pula hanya soal menyalurkan minyak goreng atau bantuan pangan lainnya. Apa yang dilakukan hari ini merupakan wujud perhatian pemerintah, dalam hal ini negara, untuk memastikan seluruh masyarakat dapat memenuhi paling tidak kebutuhan dasar mereka dengan baik,” kata Wattimena.

Menurutnya, bantuan pangan juga memiliki peran penting dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama bagi keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu.

Bagi Pemkot Ambon, kata Wattimena kerja sama Perum Bulog, Badan Pangan Nasional dan berbagai pihak dalam penyaluran bantuan pangan merupakan bentuk tanggung jawab bersama untuk memperhatikan kondisi masyarakat.

“Kami akan terus mendukung apa yang dilaksanakan teman-teman dari Perum Bulog, khususnya dalam penyaluran bantuan pangan di Kota Ambon,” ujarnya.

Wattimena mengungkapkan, penerima manfaat bantuan pangan di Kota Ambon jumlahnya hampir mencapai 8.000 orang. Dengan jumlah penerima yang cukup besar serta wilayah pelayanan yang luas, diperlukan kerja keras dan koordinasi seluruh pihak agar bantuan dapat tersalurkan secara tepat.

Ia menyebutkan, Perum Bulog Maluku dan Maluku Utara memiliki sekitar 70 pegawai, sementara Dinas Sosial Kota Ambon sekitar 78 pegawai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyaluran bantuan membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari pemerintah hingga tingkat desa, negeri, dan kelurahan.

“Kita tidak hanya berbicara mengenai kualitas, tetapi juga kuantitas. Kualitas berarti memastikan mutu bantuan yang diberikan tetap baik, sementara kuantitas berarti memastikan jumlahnya mencukupi. Beras yang mutunya bagus tetapi jumlahnya kurang juga tidak akan menyelesaikan persoalan,” tegasnya.

Karena itu, Wattimena meminta apabila terdapat kekurangan maupun persoalan dalam proses penyaluran, masyarakat maupun pihak terkait dapat segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Ambon untuk ditindaklanjuti.

Lebih jauh, Wali Kota menilai bantuan pangan harus dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, terpenuhinya kebutuhan pangan akan membantu masyarakat menjalani kehidupan dengan lebih baik. Sebaliknya, kesulitan memenuhi kebutuhan dasar dapat memicu berbagai persoalan sosial.

“Kalau masyarakat perutnya kenyang, tentu mereka dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik. Tetapi kalau masyarakat mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pangan, tentu akan menimbulkan berbagai persoalan sosial,” katanya.

Untuk memastikan kondisi tersebut tetap terjaga, Pemerintah Kota Ambon secara rutin melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui rapat setiap Senin bersama pihak terkait, termasuk Badan Pangan Nasional, guna memantau ketersediaan pangan dan menjaga inflasi tetap terkendali.

Wattimena juga meminta jajaran pemerintah di desa, negeri dan kelurahan ikut membantu memastikan program bantuan pangan berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Dalam kesempatan itu, Wattimena menegaskan pentingnya pemutakhiran data penerima bantuan sosial.

Ia menjelaskan, bantuan pangan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4, sebagai kelompok yang menjadi prioritas penerima manfaat.

Pemerintah, lanjutnya, terus melakukan perbaikan dan digitalisasi data bantuan sosial untuk memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

“Jangan sampai mereka yang secara ekonomi sudah mampu justru mendapatkan bantuan pangan atau bantuan sosial, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak mendapatkannya,” ujarnya.

Ia meminta seluruh pihak mendukung proses pemutakhiran data, termasuk mengikuti pendataan yang dilakukan pemerintah.

Kepada para penerima manfaat, Bodewin berpesan agar bantuan yang diterima digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga.

Ia berharap masyarakat menerima bantuan dengan tenang dan penuh rasa syukur serta segera memanfaatkannya untuk kebutuhan rumah tangga.

Wattimena juga mengingatkan seluruh pihak yang terlibat agar tidak melihat kegiatan penyaluran bantuan pangan hanya sebagai seremoni.

“Ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Yang ingin kita pastikan adalah bantuan pangan benar-benar sampai kepada penerima manfaat yang berhak,” pungkasnya.

Pemkot Ambon pun menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog dan seluruh pihak yang telah bekerja sama sehingga penyaluran bantuan pangan dapat terlaksana di Kota Ambon.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *