BPJS Kesehatan Perkuat Ekosistem Anti-Kecurangan JKN, 285,8 Juta Peserta Jadi Perhatian

Oplus_16908288

Jakarta, HarianLokal.com – BPJS Kesehatan terus memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kecurangan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Langkah ini dilakukan untuk menjaga integritas pelayanan kesehatan, melindungi keselamatan pasien, sekaligus memastikan keberlanjutan program jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 yang berlangsung di Jakarta, Rabu (18/11/2026). Forum ini menjadi wadah penguatan kolaborasi lintas sektor dalam membangun ekosistem anti-kecurangan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan pengendalian kecurangan telah menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan Program JKN sejak awal program tersebut berjalan.

Menurutnya, berbagai langkah telah dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari penyempurnaan kebijakan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan tata kelola dan sistem pengendalian, hingga memperluas kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

BPJS Kesehatan juga telah membentuk Tim Anti-Kecurangan JKN di seluruh jenjang organisasi, mulai dari tingkat pusat, wilayah, hingga cabang. Selain itu, diterapkan Key Performance Indicator (KPI) bagi unit kerja dan Duta BPJS Kesehatan, penguatan monitoring dan pelaporan, serta pengembangan modul anti-fraud bagi verifikator yang disertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

“Kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga dapat memengaruhi keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, pengendalian kecurangan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui langkah pencegahan, deteksi, hingga penanganan yang melibatkan berbagai pihak,” ujar Pujo.

Ia menjelaskan, tantangan pengendalian kecurangan semakin kompleks seiring dengan meningkatnya cakupan kepesertaan JKN. Hingga 1 November 2026, program tersebut telah memberikan perlindungan kesehatan kepada sekitar 285,8 juta jiwa atau setara 98,5 persen penduduk Indonesia.

Besarnya cakupan kepesertaan tersebut menuntut pengelolaan pelayanan, pembiayaan, data, serta hubungan antarpemangku kepentingan yang semakin kuat dan transparan.

Pujo menegaskan, BPJS Kesehatan juga mendorong transformasi pelayanan kesehatan dari pendekatan volume-based menuju value-based healthcare. Pendekatan ini diharapkan membuat pelayanan semakin berorientasi pada hasil klinis terbaik bagi pasien dengan penggunaan biaya yang lebih efektif dan efisien.

Selain penguatan teknologi, pembaruan kebijakan dan regulasi juga dinilai penting untuk memperjelas kewenangan serta meningkatkan efektivitas penegakan sanksi terhadap praktik kecurangan.

Sebagai upaya memperluas sinergi, BPJS Kesehatan turut mendorong pembentukan Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association (INHAFA). Organisasi ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi lintas sektor dalam berbagi pengetahuan, pengalaman, serta praktik terbaik untuk memperkuat integritas pelayanan kesehatan.

INHAFA akan menjalankan tiga peran strategis, yakni sebagai forum kolaborasi lintas sektor, pengembangan pengetahuan dan kompetensi, serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas bersama.

Sementara itu, Pejabat Pengganti Sementara Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Vetty Yulia Permanasari, menilai kompleksitas penyelenggaraan jaminan kesehatan dan perkembangan pola pelayanan membutuhkan sistem pencegahan serta penanganan kecurangan yang semakin adaptif.

Ia menekankan, pengendalian kecurangan tidak bisa hanya dibebankan kepada satu institusi. Diperlukan keterlibatan regulator, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, aparat penegak hukum, akademisi, industri asuransi, organisasi profesi, hingga masyarakat sipil.

“Kita harus membangun tembok pencegahan yang kokoh melalui penguatan sistem, pengawasan, kolaborasi, dan integritas seluruh pemangku kepentingan. Sehingga, apabila masih terdapat pihak yang mencoba melampaui batas tembok tersebut untuk melakukan kecurangan, maka harus siap menghadapi konsekuensi dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Vetty.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan pentingnya menjaga ketahanan sistem JKN agar semakin tangguh, produktif, dan efektif, termasuk dalam menghadapi berbagai risiko kecurangan.

Menurutnya, penguatan ekosistem anti-kecurangan menjadi bagian penting untuk memastikan Program JKN tetap berjalan sesuai tujuan, yakni memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Ia juga mengingatkan agar sistem JKN tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu melalui praktik kecurangan.

“Di era keterbukaan informasi dan media sosial saat ini, upaya pencegahan, penghentian, dan antisipasi terhadap praktik kecurangan harus semakin diperkuat. Karena itu, kita perlu membangun ekosistem yang mampu mendeteksi dan menangani kecurangan secara efektif,” kata Muhaimin.

Ia turut mendorong peningkatan landasan regulasi penanganan kecurangan agar memiliki kekuatan hukum yang lebih memadai. Selain itu, penutupan celah tata kelola, pembaruan pedoman penanganan kecurangan, serta perlindungan terhadap pelapor perlu menjadi perhatian bersama.

Dalam rangkaian INAHAFF Conference 2026, BPJS Kesehatan juga memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh, tim, dan pemerintah daerah yang dinilai memiliki komitmen dalam memperkuat budaya anti-kecurangan pada penyelenggaraan Program JKN.

Untuk kategori Tokoh Inspiratif Anti-Kecurangan Terbaik, penghargaan diberikan kepada Ketua TKMKB Provinsi Jawa Timur Dr. dr. Hamzah, Sp.An., KNA, KIC; Sekretaris Daerah Provinsi Bali Drs. Dewa Made Indra, M.Si; serta Ketua TKMKB Provinsi Sulawesi Selatan Prof. dr. Irawan Yusuf, Ph.D.

Sementara itu, kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN Tingkat Kabupaten/Kota Terbaik diraih Kabupaten Purbalingga sebagai Terbaik I, Kota Medan Terbaik II, dan Kabupaten Banyumas Terbaik III.

Untuk tingkat provinsi, penghargaan Tim Pencegahan Kecurangan JKN Terbaik diberikan kepada Provinsi Bali sebagai Terbaik I, Provinsi Riau Terbaik II, dan Provinsi Jawa Barat Terbaik III.

Adapun kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Komitmen Anti-Kecurangan Terbaik diraih Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Sukabumi masing-masing sebagai Terbaik I, II, dan III.

Sedangkan kategori Pemerintah Provinsi dengan Komitmen Anti-Kecurangan Terbaik diberikan kepada Provinsi Bali sebagai Terbaik I, Provinsi Nusa Tenggara Timur Terbaik II, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat Terbaik III.

Melalui penyelenggaraan INAHAFF 2026, BPJS Kesehatan berharap kolaborasi seluruh pemangku kepentingan semakin solid dalam menutup celah kecurangan, meningkatkan transparansi, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Program JKN. (**)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *