Ambon, HarianLokal.com – Komisi III DPRD Kota Ambon melakukan sidak ke Perumahan Bukit Hijau Urimessing (BHU) di Kecamatan Nusaniwe, Rabu 10/6/2026. Hasilnya memprihatinkan: fasilitas dasar minim, izin pembangunan diragukan, dan warga terancam bencana longsor.
Sidak dipimpin Ketua Komisi III, Harry Putra Far Far bersama anggota DPRD, Dinas Perkim, dan DLH Kota Ambon. Ini tindak lanjut aduan warga soal kondisi lingkungan perumahan dan kewajiban developer yang tak dipenuhi.
Harry mengaku prihatin setelah turun langsung ke lokasi. Menurutnya, developer gagal menyediakan fasilitas wajib.
“Kami lihat sendiri. Selain rumah, developer tidak sediakan jalan lingkungan, talud penahan tanah, penerangan jalan, maupun air bersih secara memadai,” kata Harry di lokasi.
Ia menegaskan Komisi III akan memanggil developer dan OPD teknis. DPRD juga akan mengkaji ulang proses penerbitan izin BHU.
Soal perizinan, Harry buka data mengejutkan. Berdasarkan dokumen Pemerintah Kota (Pemkot), sejumlah OPD teknis awalnya menolak pembangunan di lokasi tersebut.
“Catatan kami, ada penolakan dari OPD teknis karena ini kawasan penyangga. Kemiringan tanahnya sekitar 45 derajat, tidak ideal untuk perumahan,” jelasnya.
Komisi III akan menelusuri semua dokumen izin, termasuk aspek tata ruang dan Amdal. Tujuannya memastikan dasar hukum pembangunan BHU jelas.
Masalah paling krusial menurut DPRD adalah absennya talud penahan tanah. Padahal talud dan terasering adalah syarat utama sebelum bangun rumah di lahan miring.
“Yang paling kami soroti, tragis. Developer wajib bangun terasering ber-talud, tapi faktanya belum maksimal. Akibatnya, rumah warga berpotensi longsor saat hujan deras,” tegas Harry.
Ia menambahkan, warga lapor pernah terjadi longsor akibat aktivitas pembangunan di BHU yang berdampak ke permukiman di bawahnya.
Harry menyayangkan karena BHU awalnya dibangun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar punya hunian layak.
“Tujuannya mulia sediakan rumah murah. Tapi fasilitas yang dijanjikan belum direalisasikan. Masyarakat bayar cicilan, tapi haknya belum dipenuhi developer,” ujarnya.
Jika mediasi buntu dan developer tidak beritikad baik, Komisi III akan dorong Pemkot bentuk tim khusus penyelesaian.
“Tujuan kami satu, pastikan warga BHU dapat haknya,” tutup Harry. (**)





