Ambon, HarianLokal.com – DPRD Kota Ambon tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) untuk memberikan kepastian hukum bagi kreativitas masyarakat, mulai dari karya musik, produk lokal, hingga inovasi komunitas.
Ketua Pansus Ranperda Perlindungan KI, Christianto Laturiuw, mengatakan regulasi ini menjadi langkah penting untuk melindungi hak masyarakat yang menghasilkan karya, baik secara individu maupun kelompok.
“Kemampuan kreasi dan inovatif masyarakat ada, tapi belum ada hukum yang menjaga dan melindungi. Ranperda ini berusaha mengakomodir seluruh catatan dan kreativitas yang ada, khususnya di wilayah Kota Ambon,” ujar Laturiuw, Selasa (20/10/2026).
Menurutnya, data dari Kanwil Kementerian Hukum mencatat ribuan kekayaan intelektual di Maluku, dengan mayoritas berada di Kota Ambon. Potensi tersebut meliputi produk ekonomi kreatif, musik, dan budaya yang selama ini belum memiliki perlindungan yang jelas.
Laturiuw menegaskan, Ranperda tidak hanya fokus pada perlindungan normatif, tetapi juga diarahkan agar memberikan nilai tambah ekonomi bagi pencipta.
“Perlindungan jangan hanya sebatas tertulis dalam peraturan daerah. Kita harus memastikan penerapannya, termasuk terkait royalti, komersialisasi, dan monetisasi karya,” tegasnya.
Untuk mematangkan regulasi, Pansus menggelar uji publik dengan melibatkan perguruan tinggi, yakni Universitas Pattimura (Unpatti), UKIM, Politeknik Negeri Ambon, dan UIN Abdul Muthalib Sangadji. Berbagai masukan akademisi menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan aturan.
Dalam uji publik tersebut, sejumlah isu mengemuka, di antaranya mekanisme pendampingan bagi masyarakat pemilik KI serta kejelasan OPD yang bertanggung jawab dalam pendampingan tersebut.
Selain itu, keterbatasan anggaran daerah juga menjadi tantangan. Pansus mendorong agar dukungan pembiayaan tidak hanya bergantung pada APBD, tetapi juga membuka peluang dari sumber lain seperti CSR, BUMN, dan BUMD sesuai ketentuan yang berlaku.
“Keterbatasan anggaran bukan berarti mematikan kreativitas. Kreativitas tetap berjalan dan sumber pendanaan akan kita upayakan dari CSR, BUMN, BUMD, tidak hanya bertumpu pada APBD,” jelasnya.
Terkait substansi, draf Ranperda saat ini terdiri dari 51 pasal. Laturiuw menyebutkan tidak akan ada perombakan jumlah pasal, melainkan penyempurnaan narasi, khususnya terkait istilah pendampingan dan penyesuaian nomenklatur OPD agar selaras dengan struktur perangkat daerah, seperti penyebutan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
Ia berharap, setelah difinalisasi, Perda tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi pelaku seni, musisi, pelaku usaha, dan komunitas kreatif di Kota Ambon.
“Bukan sekadar Perdanya jadi, tapi masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual, kreasi, dan hasilnya, betul-betul terjamin dalam Raperda ini. Sehingga kreativitas tidak hanya menjadi identitas dan kebanggaan Kota Ambon, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang legal dan berkelanjutan,” tutupnya.





