Kanwil Kemenkum Maluku Dorong Ranperda KI untuk Perkuat Perlindungan Produk Lokal

Ambon, HarianLokal.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Maluku mendorong percepatan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual.

Upaya tersebut merupakan langkah strategis dalam memberikan kepastian hukum bagi produk unggulan daerah, baik berupa hasil bumi, kerajinan, maupun karya seni dan budaya.

Kepala Kanwil Kemenkum Maluku, Farida Wahid, menyampaikan bahwa urgensi pembentukan regulasi tersebut tidak hanya terkait aspek hukum, tetapi juga dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi kreatif.

“Kekayaan intelektual cakupannya sangat luas, tidak hanya berkaitan dengan merek personal maupun kolektif, namun juga menyangkut upaya menjaga muatan lokal dan budaya yang telah ada agar tidak diklaim oleh pihak lain, sebagaimana kasus yang pernah terjadi di daerah lain,” tutur Farida saat diwawancarai di ruang kerjanya, Rabu (21/10/2026).

Dijelaskan, potensi kekayaan intelektual di Maluku cukup besar, meliputi sektor kuliner, kerajinan, dan hasil bumi. Saat ini, jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Ambon tercatat lebih dari 19.000 pelaku, namun yang telah memiliki pelindungan merek masih terbatas.

Oleh karena itu, pihaknya tengah melakukan inventarisasi sejumlah produk khas daerah untuk diusulkan memperoleh pelindungan hukum melalui skema Indikasi Geografis, antara lain pala Banda, cengkeh, kopi robusta, kopi tuni, tenun Tanimbar, dan madu kelulut.

Selain produk ekonomi, aspek pelindungan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal juga menjadi perhatian, guna menjaga orisinalitas tradisi, tanaman obat, dan karya seni masyarakat.

Lebih lanjut, Farida menegaskan bahwa pelindungan kekayaan intelektual memerlukan kolaborasi lintas sektor, meliputi pemerintah daerah, perangkat daerah terkait seperti Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Pariwisata, dukungan perbankan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan, dan peran media massa.

Sebagai bentuk komitmen mendekatkan pelayanan, Kanwil Kemenkum Maluku merencanakan pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual di daerah sebagai perpanjangan layanan, mengingat karakteristik wilayah Maluku yang kepulauan.

Dalam hal kemudahan layanan, bagi pelaku UMKM pendaftaran merek melalui dinas terkait dapat dilakukan dengan biaya yang lebih terjangkau dibandingkan pendaftaran secara mandiri. Adapun bagi seniman dan pencipta lagu di Ambon, pendaftaran hak cipta diberikan secara gratis.

“Kami ingin memastikan bahwa layanan dapat hadir dan dirasakan oleh masyarakat di manapun berada. Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan di Kantor Wilayah yang siap melakukan pendampingan bagi pelaku UMKM dan seniman hingga tuntas,” tutup Farida.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *