Ambon, HarianLokal.com – Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena menegaskan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dilakukan untuk memastikan pelaksanaan anggaran tetap berjalan hingga akhir tahun dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Wattimena dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Ambon di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Rabu (23/9/2026).
Paripurna tersebut mengagendakan tiga hal, yakni penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026, penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD 2026, serta penyerahan tiga Ranperda untuk Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027.
Adapun tiga Ranperda tersebut meliputi Ranperda tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD, Ranperda Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Tradisional, serta Ranperda Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penambahan Penyertaan Modal kepada Perumda Air Minum Tirta Yapono.
Wattimena mengatakan perubahan APBD bukan sekadar penyesuaian angka, melainkan untuk menjaga keseimbangan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sekaligus merespons perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat.
Ia juga menyoroti Ranperda pengendalian minuman beralkohol tradisional. Menurutnya, kebijakan itu bukan untuk menambah keburukan kota, melainkan untuk mengendalikan peredaran sekaligus memberi kepastian bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari usaha tersebut.
“Tujuan kita dalam merubah kebijakan ini bukan untuk menambah keburukan kota, tetapi agar potensi yang ada semakin baik,” kata Wattimena.
Wali Kota juga menyinggung keresahan warga terkait dampak konsumsi minuman keras yang dikaitkan dengan kriminalitas di Kota Ambon, sehingga perlu ada pengendalian dan pengawasan yang jelas.
“Namanya pengendalian dan pengawasan,” tegasnya.
Wattimena berharap seluruh Ranperda dapat dibahas bersama DPRD dan Pemerintah Kota Ambon sehingga menghasilkan regulasi yang memberikan kepastian dan manfaat bagi masyarakat.





