Wali Kota Ambon Tolak Desakan Pencopotan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran

Ambon, HarianLokal.com – Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena menolak desakan Gerakan Aktivis Muda Maluku (Gema Maluku) yang meminta pencopotan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Alfredo J. Hehamahua.

Penolakan tersebut disampaikan Wali Kota saat menemui massa aksi di depan Kantor Wali Kota Ambon, Rabu (23/9/2026).

Desakan pencopotan itu berkaitan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon Tahun Anggaran 2025 senilai lebih dari Rp1 miliar, ketika Alfredo masih menjabat sebagai kepala dinas tersebut.

“Jika desakan adik-adik sekalian untuk saya harus mencopot Saudara Alfredo, saya tidak bisa lakukan. Saya katakan sekali lagi, saya tidak akan lakukan itu,” tegas Wattimena.

Wali Kota menjelaskan, temuan BPK terkait penggunaan anggaran bahan bakar minyak (BBM) di DLHP telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Ambon sesuai rekomendasi dan batas waktu yang ditentukan.

Menurut dia, persoalan tersebut bukan merupakan tanggung jawab pribadi Alfredo, melainkan berkaitan dengan penggunaan anggaran oleh sopir truk sampah.

“Substansi temuan bukanlah Saudara Alfredo yang melakukan. Justru temuan di situ ialah saudara-saudara kita yang sopir mobil truk sampah, sebab mereka yang diberi uang BBM, tetapi belanja tidak sesuai,” ujarnya.

Ia menyampaikan, Inspektorat Kota Ambon telah melakukan audit dan mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab. Para sopir yang bersangkutan juga telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

Pengembalian kerugian keuangan negara dilakukan melalui mekanisme pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) setiap bulan.

Wattimena menegaskan, pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan desakan demonstrasi atau adanya temuan BPK, melainkan harus mengikuti ketentuan kepegawaian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Bukan hanya Alfredo yang harus saya ganti, namun hampir sebagian besar dinas yang terdapat temuan BPK. Jadi, jika kalian meminta saya menggantikan Saudara Alfredo, saya harus mengganti hampir semuanya,” katanya.

Meski menolak tuntutan tersebut, Wattimena mengapresiasi aksi Gema Maluku sebagai bentuk kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *