Ambon, HarianLokal.com – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti berbagai catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terutama terkait upaya pencegahan korupsi dan optimalisasi penggunaan anggaran daerah.
Hal tersebut disampaikan Sherly saat diwawancarai di Islamic Center, Ambon, Kamis (19/11/2026). Ia mengatakan, kegiatan koordinasi dan pertukaran informasi antarpemerintah daerah menjadi kesempatan penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
Menurutnya, arahan Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu landasan penting bagi pemerintah daerah dalam memastikan setiap rupiah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) benar-benar digunakan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat.
“Tujuannya satu, sesuai dengan perintah Pak Presiden Prabowo, bagaimana APBD di daerah ini setiap rupiahnya dimanfaatkan. Bukan hanya menghabiskan anggaran, tetapi memastikan masalah di daerah itu selesai dan anggaran yang digunakan benar-benar bermanfaat,” ujar Sherly.
Ia menilai, berbagai pembahasan teknis serta pertukaran informasi yang diperoleh dalam kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi pemerintah daerah, khususnya dalam memperbaiki sistem pengawasan dan pengelolaan anggaran.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama KPK dijadwalkan melaksanakan kegiatan lanjutan pada 6-9 Desember 2026.
Kegiatan tersebut akan menyasar organisasi perangkat daerah (OPD), DPRD, pemerintah kabupaten/kota, hingga tingkat Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Sherly menjelaskan, dalam evaluasi yang disampaikan terdapat tiga kabupaten di Maluku Utara yang menjadi perhatian terkait zona merah. Namun, ia tidak merinci nama ketiga kabupaten tersebut dan mengarahkan agar informasi tersebut dikonfirmasi langsung kepada KPK.
Terkait langkah penanganan, Sherly menyebutkan bahwa masing-masing kepala daerah telah menyampaikan komitmen untuk menindaklanjuti catatan dan rekomendasi yang diberikan.
Selanjutnya, inspektorat di masing-masing kabupaten akan berkoordinasi langsung dengan bagian deteksi dini KPK guna melakukan langkah mitigasi dan pengawasan.
Menurutnya, tindak lanjut terhadap setiap catatan tersebut menjadi tanggung jawab internal masing-masing pemerintah kabupaten.
“Intinya semua catatan itu diharapkan untuk di-follow up, dimitigasi, dan tidak terjadi lagi,” tegasnya.
Sherly berharap, melalui koordinasi dan pendampingan KPK, pemerintah daerah dapat memperkuat upaya pencegahan penyimpangan sekaligus memastikan pengelolaan APBD berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan demikian, penggunaan anggaran daerah tidak sekadar berorientasi pada penyerapan, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan dan menyelesaikan persoalan pembangunan di daerah.





